Kemenhaj Bentuk Task Force Bareng KBRI dan KJRI, Siapkan Haji 2026 Lebih Terpadu

Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dengan langkah yang lebih terstruktur. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menggandeng Kedutaan Besar RI di Riyadh dan Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah guna memperkuat koordinasi dan memastikan peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga agar seluruh proses operasional haji berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, siang ini kita berkoordinasi dengan KBRI Riyadh, Konjen Jeddah, dan berbagai stakeholder, termasuk perwakilan Garuda Indonesia. Semua ini untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2026,” ujar Gus Irfan, Minggu (9/11).

Task Force Gabungan untuk Koordinasi Cepat

Salah satu keputusan utama dalam pertemuan tersebut adalah pembentukan Task Force gabungan antara Kemenhaj, KBRI, dan KJRI. Gugus tugas ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi terpadu untuk menangani berbagai potensi kendala di lapangan dengan cepat, efektif, dan terukur.

“Kita sudah menyepakati pembentukan Task Force antara Kemenhaj RI bersama KBRI dan KJRI, agar setiap permasalahan bisa segera dicarikan solusinya,” tambah Gus Irfan.

Task Force ini juga akan melibatkan mitra strategis, seperti maskapai nasional, penyedia layanan jemaah, serta otoritas haji di Arab Saudi. Langkah ini sejalan dengan upaya Kemenhaj RI memperkuat diplomasi layanan haji, yang kini menjadi fokus utama setelah transformasi kelembagaannya dari Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi kementerian penuh.

Sinergi Diplomatik Tingkatkan Pelayanan Jemaah

Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menyambut baik langkah ini. Ia menilai kerja sama erat antara Kemenhaj dan perwakilan diplomatik merupakan strategi penting untuk meningkatkan mutu pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Menurutnya, koordinasi yang solid antarlembaga akan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi haji, sekaligus memastikan operasional yang semakin profesional dan efisien di masa mendatang.
Pembentukan Task Force gabungan ini pun menandai babak baru dalam tata kelola dan diplomasi haji Indonesia — bukan hanya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah, tetapi juga untuk menegaskan kesiapan Indonesia menjadi model pengelolaan haji modern di dunia Islam.