Dukung IKM, Seragam Batik Jemaah Haji Jadi Peluang Baru Industri Batik Nasional
Kemenperin Dukung Pengembangan Industri Batik Lewat Seragam Haji dan Pameran IBN 2024
Pemerintah terus mendorong pengembangan industri batik nasional dengan memperkuat rantai pasok dan memperluas akses pasar. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) aktif melibatkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) batik melalui berbagai program dan kebijakan strategis. Salah satu langkah nyata adalah memperkuat keberpihakan belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri, termasuk memanfaatkan seragam Batik Haji sebagai peluang pasar potensial bagi IKM.
Inisiatif Seragam Batik Haji: Kolaborasi Kemenag dan Kemenperin
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Aneka (Dirjen IKMA), Reni Yanita, mengungkapkan bahwa Kemenperin mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag) atas dukungannya dalam membuka peluang pasar baru bagi IKM batik melalui seragam Batik Haji. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 1083 Tahun 2023 dan SK Dirjen PHU Nomor 366 Tahun 2023, yang mengatur teknis produksi dan distribusi seragam Batik Haji.
Pada 2024, sebanyak 81 IKM yang telah memenuhi syarat menerima SK Izin Produksi Seragam Batik Jemaah Haji. Namun, hanya 12 di antaranya yang terpilih menjadi produsen setelah melalui proses tender bersama Bank Penerima Setoran (BPS). IKM yang belum mendapatkan order diberi kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan mitra distribusi lainnya.
Pameran Industri Batik Nusantara (IBN) 2024
Sebagai bagian dari upaya mendukung IKM batik, Ditjen IKMA mengadakan Pameran Industri Batik Nusantara (IBN) 2024 pada 19-22 November 2024 di Plasa Industri, Jakarta. Acara ini menampilkan 50 IKM batik, termasuk penerima SK Izin Produksi Seragam Batik Jemaah Haji. Berbagai kegiatan, seperti fasilitasi sertifikasi Batikmark, business matching, dan temu bisnis antara IKM batik dengan mitra distribusi, turut diselenggarakan.
Acara ini juga menghadirkan talkshow bertema penguatan ekosistem dan edukasi industri batik, serta mendukung proses sertifikasi Batikmark—salah satu syarat penting untuk mendapatkan SK Izin Produksi. Sebelumnya, pada Oktober 2024, Kemenperin telah memfasilitasi 14 IKM batik dalam memperoleh sertifikasi Batikmark.
Dukungan Ekosistem untuk Kebangkitan Batik Nasional
Dalam temu bisnis, IKM batik penerima SK Izin Produksi dipertemukan dengan berbagai mitra, seperti BPS BPIH, perusahaan travel haji, dan pemasok bahan baku. Melalui kerja sama ini, Kemenperin berharap industri batik nasional dapat bangkit dan berkontribusi lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik.
“Pameran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara IKM batik dan mitra distribusi seragam Batik Haji, sehingga dapat mendorong kebangkitan industri batik cap di Indonesia,” ujar Reni Yanita.
