RI Diminta Sesuaikan Jadwal Haji 2026, BP Haji: Kontrak Harus Teken Mulai Agustus!
Pemerintah Arab Saudi mulai mensosialisasikan sejumlah perubahan signifikan dalam sistem penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M, termasuk soal jadwal teknis dan regulasi. Indonesia pun diminta segera menyesuaikan diri agar tidak tertinggal dari tahapan yang sudah ditetapkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI, Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan.
"Saudi meminta semua stakeholder di Indonesia segera menyesuaikan diri dengan jadwal dan sistem baru. Kalau tidak siap dari sekarang, bisa terlambat," ujar Gus Irfan dalam kunjungan kerjanya ke Padang, Selasa (22/7).
Menurutnya, Pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa proses kontrak layanan haji sudah harus dimulai pada bulan Agustus 2025. Karena itu, BP Haji kini tengah berkoordinasi intens dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi demi menyelaraskan semua tahap, mulai dari regulasi hingga teknis operasional.
"Agustus sudah harus mulai proses kontrak. Kita kejar agar semua persiapan matang dan pelayanan jamaah optimal," imbuhnya.
Seiring akan disahkannya BP Haji sebagai lembaga penyelenggara haji yang setara kementerian, fokus utama ke depan adalah meningkatkan kualitas pelayanan haji. Oleh karena itu, BP Haji juga sedang mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji sebagai payung hukum yang akan memperkuat peran lembaga ini.
Tak hanya itu, Gus Irfan juga mengajak perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan haji. Ia mencontohkan kerja sama BP Haji dengan IPB dalam pengembangan sistem layanan jamaah.
"Kampus bisa bantu di berbagai aspek, termasuk mendukung UMKM kuliner seperti produksi rendang khas Sumatera Barat untuk konsumsi jamaah di Tanah Suci," jelasnya.
Ia menyebut, cita rasa rendang yang selama ini dirasakan jamaah belum seperti aslinya. "Rendangnya rendang, tapi rasanya kari. Kita dorong UMKM lokal untuk hadir dengan kualitas terbaik," tutupnya.
Sumber: HIMPUH News
